Welcome to HOKIPLUS Network, Business Development and Community | Refresh browser Anda untuk melihat update berita terbaru dari kami | Terima kasih
Nasional

Kontroversi Sunat Wanita

 Ilustrasi Reuters/Zohra Bensemra

Ilustrasi
Reuters/Zohra Bensemra

Jakarta – Wanita888.Com : Para aktivis dan organisasi anti kekerasan terhadap perempuan menilai masih banyak tradisi budaya di Indonesia yang mengandung kekerasan terhadap perempuan.

Wakil Bidang Program Kalyanamitra, Rena Hardiyani, mengatakan satu di antara bentuk kekerasan yang berlatarbelakang budaya adalah sunat perempuan. Di sejumlah daerah di Indonesia, kata Rena, praktik sunat perempuan masih kerap dilakukan kepada anak perempuan.

Rena juga menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak mau membuat aturan tegas untuk melarang praktik sunat perempuan. “Sampai hari ini tidak ada aturan tegas yang melarang sunat perempuan.

Di Indonesia, sebagian masyarakat menganggap praktik ini adalah budaya, dan syarat agama. Aktivis hak perempuan mengatakan seharusnya pemerintah secara tegas dan jelas melarang sunat perempuan dan memberikan sanksi tegas pada pelanggar.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Qufron Mukti menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan pada 2013 telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang praktik sunat perempuan.

Di Indonesia, lanjutnya, sunat perempuan dilakukan dengan cara mengores kulit yang menutupi bagian depan klitors dengan menggunakan jarum steril tanpa melukainya.

Pasca pencabutan peraturan itu, kata Qufron, kementeriannya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada tenaga medis bahwa sunat perempuan tidak ada manfaatnya.

Apabila ada tenaga medis yang tetap melakukan sunat perempuan, tambahnya, tidak ada sanksi yang akan diberikan karena tidak ada aturannya.
Pencabutan peraturan tersebut tidak banyak diketahui khalayak termasuk organisasi perempuan Kalyanamitra.

Peneliti Kalyanamitra Djoko Sulistyo mengatakan, pencabutan peraturan menteri kesehatan tentang praktik sunat perempuan itu seharusnya disosialisasikan ke semua pihak.

Meski demikian dia mengapresiasi pencabutan tersebut karena menurutnya, kebijakan 2010 itu membuka peluang dan memberi otoritas bagi tenaga medis untuk melakukan layanan sunat perempuan.

Secara historis, praktik khitan bagi perempuan telah ada sebelum agama Islam lahir. Khitan perempuan menjadi tradisi di banyak masyarakat. Berdasarkan riset Population Council, di Indonesia, khitan perempuan dilakukan di berbagai daerah, seperti Banten, Gorontalo, Makassar, Padang Sidimpuan, Madura, Padang, Padang Pariaman, Serang, Kutai Kartanegara, Sumenep, Bone, Gorontalo, dan Bandung.

Alat untuk menyunat adalah pisau (55 persen), gunting (24 persen), sembilu (bambu) atau silet (5 persen), jarum (1 persen), serta sisanya sekitar 15 persen pinset, kuku atau jari penyunat, koin, dan kunyit. Caranya adalah dengan pemotongan klitoris, yaitu insisi (22 persen) dan eksisi (72 persen) menggunakan gunting, serta mengerik dan menggores klitoris (6 persen) menggunakan bambu atau silet.

Sunat perempuan, kata Djoko, tidak memberikan manfaat apapun karena tujuan dari sunat perempuan hanya untuk mengekang seksualitas perempuan. Menurutnya, praktik medikalisasi sunat perempuan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Praktik khitan bagi perempuan menimbulkan banyak korban, umumnya karena pendarahan. Penulis Mesir Nawal el Sadawi banyak menulis tentang kematian gadis dan anak perempuan akibat praktik ini.

Penelitian International Planned Parenthood Federation tahun 2001 menyebutkan, dampak khitan sangat beragam, seperti depresi, nyeri saat berhubungan seksual, mengurangi kenikmatan seksual, infeksi saluran kemih, radang panggul kronik, frigiditas, pendarahan, dan kematian.

Tujuan dilakukannya sunat perempuan itu kan salah satunya untuk mengekang seksualitas perempuan. Secara medis sebenarnya tidak ada keuntungan secara medis ketika dilakukan sunat perempuan beda ketika itu dilakukan kepada laki-laki.

Sunat perempuan tidak ada dalam kurikulum bidan atau dokter. Djoko menambahkan, seharusnya pemerintah secara tegas dan jelas melarang adanya sunat perempuan di Indonesia. Harus ada sanksi yang tegas, lanjutnya, bagi mereka yang melakukan praktik tersebut.

Sebelum peraturan menteri kesehatan tahun 2010 yang membolehkan sunat perempuan dikeluarkan, pemerintah pada 2006 sebenarnya telah membuat kebijakan untuk melarang praktik sunat perempuan.

Namun sayangnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang kebijakan tahun 2006 dan mendesak pihak Kementrian Kesehatan untuk tidak melarang praktik sunat perempuan. (rl)

Leave a Reply

1 Comment on "Kontroversi Sunat Wanita"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
trackback

[…] Sumber: wanita888.com […]

wpDiscuz
Read previous post:
Pemilik Julukan Wanita Emas, Hasnaeni Optimis Dapat Kalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017
Wanita Emas Pilkada 2017 Melawan Ahok

Mischa Hasnaeni Moein, agaknya lebih tenar dengan julukan "Wanita Emas." Namanya santer terdengar dalam bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Close